19 Dokumen Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

Posted by: Bawaslu | 22/07/2020 | Kategori: Berita | 466 kali dibaca | Rating: 8

Denny Harakai, M.TH selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Sumba Timur saat di temui di ruang kerjanya Rabu, 22/07/2020 (foto: Humas Bawaslu Sumba Timur/Umbu Andu)

 

Bawaslu-sumbatimur.go.id, Waingapu, - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur telah merampungkan kajian terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Terdapat 19 oknum ASN yang diduga berpotensi  melakukan tindakan pelanggaran netralitas ASN.  Ke 19 oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga berpotensi melakukan tindakan pelanggaran netralitas ASN itu adalah membagi-bagikan kalender kandidat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 dan ikut dengan rombongan kandidat bakal calon dalam kegiatan kunjungan keluarga dalam rangka sosialisasi/meminta dukungan keluarga terkait pencalonan dirinya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020 serta ikut memfasilitasi dan berpidato pada kegiatan sosialisasi kandidat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  Sumba Timur .

 

Denny Harakai, M.TH selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Bawaslu Sumba Timur mengatakan, berdasarkan temuan, ASN tersebut diduga berpotensi melakukan tindakan pelanggaran netralitas ASN dan berdasarkan ketentua pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan “bahwa obyek pengawasan Bawaslu adalah semua tindakan pegawai ASN, TNI dan POLRI yang berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilihan dan kode etik/disiplin masing-masing lembaga/instansi.

 

“Bagi ASN yang diduga membagi-bagikan kalender kandidat bakal pasangan calon dan ikut dalam rombongan kandidat bakal calon dalam rangka sosialisasi/meminta dukungan keluarga terkait pencalonan dirinya serta ikut memfasilitasi dan berpidato pada kegiatan sosialisasi kandidat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati  Sumba Timur, sudah menunjukan potensi preferensi politiknya terhadap salah satu kandidat bakal calon, hal ini juga berpengaruh terhadap nilai netralitas seorang ASN. Dalam proses pengkajian Bawaslu Sumba Timur melakukan analisis hukum yang di tunjang oleh bukti-bukti, hasil investigasi, dan keterangan saksi yang menunjukan adanya keterlibatan secara aktif dari ASN yang bersangkutan yang terbukti diduga kuat melakukan pelanggaran netralitas ASN”.  Ucapnya saat ditemui diruang kerjanya, (22/07/2020).

 

Bawaslu Sumba Timur berwewenang untuk mengawasi dan melakukan penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebelum penetapan calon berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PKPU NO. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bawaslu dengan Kemendagri, Kemenpan-RB, Komisi ASN dan BKN yang menyatakan dalam bentuk kesepahaman bahwa para pihak melakukan pengawasan netralitas, pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN dalam penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tertanggal 02/10/2015. Penyelenggaraan pemilihan termasuk didalamnya adalah tahapan sebelum masa penetapan calon. Dasar lainnya juga adalah perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan KASN tentang pengawasan netralitas pegawai ASN pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2020, tertanggal 17/06/2020.

Denny menegaskan, “netralitas seorang ASN tidak bergantung kepada tahapan sebelum atau sesudah penetapan calon, namun netralitas ASN adalah suatau nilai kode etik dan perilaku yang melekat pada diri ASN baik pada jam dinas maupun diluar jam dinas”, terangnya.

 

Lanjut Denny, “Berdasarkan Hasil kajian dan keputusan rapat pleno ke 3 Komisioner, Bawaslu Sumba Timur telah meneruskan atau merekomendasikan kajian dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Komisi ASN telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketentuan netralitas ASN maka Komisi ASN juga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi atas dugaan pelanggaran netralitas ASN bila hal itu terbukti,” ungkapnya.

“Kami sudah melaksanakan rapat pleno untuk menindak lanjuti dokumen hasil kajian terhadap ASN yang diduga melanggar netralitasnya dan dokumennya telah dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN" tandasnya.  (Umbu Andu)

 

 

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU