Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalami Pasal 187A dalam UU Pilkada

Posted by: Bawaslu | 22/07/2021 | Kategori: Berita | 20 kali dibaca | Rating: 6

Kegiatan penguatan kapasitas internal Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan mendalami dan membahas Praktek Politik Uang dalam Pilkada, Senin (19/7/2021). Foto: Humas Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

Waingapu, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur – Upaya intens penguatan kapasitas Internal terkhusus bagi staf Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dalam mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024 terus dilakukan.

Salah satu isu penting yang penting untuk dibahas dan didalami adalah terkait praktek politik Uang dalam setiap momentum Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

Dimomentum kegiatan penguatan kapasitas internal kali ini secara spesifik pada isu pilkada tahun 2024 dan dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya praktek politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024.

Kegiatan dengan tema materi ini dilakukan dalam rapat penguatan kapasitas dengan membedah dan mendalami Politik uang yang termaktub pada pasal 187A dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang.

Pelaksanaan rapat ini bertempat di ruang rapat sekretariat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan narasumber utama Denny Harakai yang adalah anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan peserta rapat yaitu Kordinator sekretariat dan seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang, Senin (19/07/2021).

Rapat dibuka oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Hina Mehang Patalu dan didampingi Ketua, Anwar Engga dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Denny Harakai.

Dalam sambutan pembukaannya, Hina Mehang Patalu menegaskan perlunya persiapan diri dalam menghadapi pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2024 dengan penuh kehati-hatian dan kejelian serta pengawasan yang maksimal terutama dalam hal politik uang yang dilakukan berbagai cara.

Menurut Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang biasa dipanggil Umbu Hina ini menjelaskan potensi besar terjadinya politik uang itu disaat menjelang pencoblosan itu biasanya tim pasangan calon membagikan uang dan bingkisan dengan harapan dalam menentukan pilihan, dan pada waktu istirahat seusai pencoblosan itu rentan sekali adanya permainan antara tim pasangan calon dengan panitia penyelenggara pilkada tersebut

“Perbuatan curang itu rentan terjadi di H-1, yakni pada malam hari menjelang pencoblosan dan juga sesudah pencoblosan disaat jedah waktu istirahat ”, ujar Umbu.

Menurut Umbu Hina, khusus pada kasus kecurangan yang terjadi setelah waktu pencoblosan, oknum pelaku kecurangan biasa bermain pada masa jedah istirahat yang menjadi sasaran adalah pada kertas surat suara yang tersisa dan memanfaatkan kelengahan Penyelenggara, pamantau dan saksi.

“Pada jedah istirahat, kan biasanya masih ada kertas surat suara yang tersisa, disanalah waktu kecurangan terjadi yang dilakukan oknum tertentu dengan memanfaatkan kelengahan Penyelenggaera, pamantau dan saksi,” tukasnya

 

Dalam materinya, sebagai narasumber utama, Denny Harakai menguraikan tentang pengertian politik uang yang tertuang dalam pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, menyampaikan bahwa politik uang itu adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Selain itu juga sanksinya berupa administrasi sebuah sanksi pembatalan pasangan calon bagi yang terbukti melakukan praktek politik uang tersebut.

“Perlu di ingat, sanksi administrasi ini tidak menggugurkan sanksi pidana penjara bagi mereka yang melakukan transaksi politik uang. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang terlibat dalam politik uang seperti tim kampanye, tim sukses, anggota partai politik, relawan, pemilih sendiri atau pihak lainnya dikenakan sanksi pidana berupa 6 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah”. ungkap Denny.

Lebih lanjut Denny mengatakan, selain sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon yang terbukti melakukan praktek politik uang, dikenakan sanksi pidana dan pemberian sanksi tidak hanya diberikan kepada pemberi uang atau materi tetapi sanksi juga diberikan kepada penerima uang atau materi, jadi secara filosofis penyuap dan yang disuap dikenakan sanksi/dihukum.

Lebih rinci, larangan politik uang atau money politik ini juga diatur pada Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016 yaitu terdapat pada beberapa ayat :

(1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”;

(2) “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota“;

(3) “Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;

(4) “Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”;

(5) “Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. Dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

Menutup materinya, Denny menjelaskan bahwa pemberian uang atau materi pada penjelasan pasal 73 ayat (1) ini mungkin bagian dari modal atau cost politik yang dikeluarkan pada waktu kampanye. Biaya politik merupakan harga yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye. Biaya politik ini tentunya berbeda dengan politik uang, di mana politik uang terjadi proses transaksi atau jual beli suara, terang Denny. (Umbu Andu)

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU