Bawaslu Sumba Timur Gelar Rapat Penguatan Kapasitas Internal

Posted by: Bawaslu | 09/04/2021 | Kategori: Berita | 168 kali dibaca | Rating: 45

Waingapu, bawaslu-sumbatimur.go.id; Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv HP3S) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Denny Harakai, M.TH mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk mengadakan rapat bersama guna memfollowup hasil rapat penguatan kapasitas Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran yang telah dilakukan di Bawaslu provinsi NTT.

 

Rapat yang dilaksanakan, Kamis (01/04/2021) bertempat di sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang di pimpin langsung oleh ketua Bawaslu Sumba Timur Anwar Engga, SE didampingi Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv HP3S) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Denny Harakai, M.TH dan Koordinataor Sekretariat Bawaslu Sumba Timur Kornelis R. Landumata, SE.

 

Dalam sambutannya Anwar mengatakan bahwa meskipun Pilkada Tahun2020 telah usai, penguatan kapasitas terhadap jajaran staf Bawaslu Sumba Timur tetap dilaksanakan untuk mengisi pengetahuan teman-teman staf terkait dibidang pengawasan, bidang penangnan pelanggaran bahkan terkait manajemen organisasi.

 

“Saya  berharap kegiatan ini tetap dilaksanakan tiap bulan sekali atau bahkan lebih, baik Divisi Pengawasasn, Divisi SDMO dan Divisi HP3S agar teman staf tahu pola kerja dari masing-masing Divisi, artinya teman-teman yang ditempatkan di Divisi Pengawasan bisa mengetahui dan bisa mengerjakan pekerjaan dari teman-teman staf yang di Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv HP3S)”, ungkapnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv HP3S) Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Denny Harakai, M.TH juga memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan internal Bawaslu khususnya Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa seperti membembuat bagan penangan pelanggaran, menginventaris pasal-pasal pidana pemilu dan pemilihan serta diskusi tematik tentang masalah kepemiluan.

 

Lebih lanjut Denny mengatakan, terkait penguatan secara eksternal akan dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum kepemiluan dengan cara menggandeng organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan seperti GMKI, GMNI dan PEMKRI, pemda, kampus dan sekolah.

 

Lanjut Denny, dalam melaksanakan kegiatan eksternal kita bisa memilih opsi dengan melakukan pendekatan melalui media (radio, leaflet, stiker, medsos, webinar). Rangkaian program kerja ini merupakan program kerja yang dicangkan sepanjang tahun 2021 yang akan dimulai pada bulan April 2021.

 

Diakhir kegiatan, Anwar memberikan masukan dari beberapa poin yang sudah dipaparkan yakni agar dibuatkan buku penerimaan laporan pelanggaran guna mengarsipkan setiap laporan masyarakat meskipun laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk registrasi. Umbu Andu

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU