Diduga Bagikan Kalender Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dua Oknum Camat Diperiksa Oleh Bawaslu Sumba Timur

Posted by: Bawaslu | 05/06/2020 | Kategori: Berita | 1386 kali dibaca | Rating: 79

Anwar Engga, SE/ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur (foto : Humas Bawaslu Sumba Timur/ Umbu Andu, 04 Juni 2020)

 

Waingapu Bawaslu Sumba Timur, Waingapu, Dua orang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Camat di lingkungan Pemkab Sumba Timur diduga membagi-bagikan kalender bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

Pembagian kalender tersebut dilakukan secara langsung dengan cara membagi-bagikan kalender tersebut kepada warga desa  dan dengan cara melibatkan aparat Desa

Menyikapi hal itu, pihak Bawaslu Sumba Timur telah mengambil langkah dengan memanggil dan memintai keterangan/klarifikasi kepada kedua oknum Camat yang diduga membagikan kalender tersebut.

Menurut Anwar Engga, SE selaku ketua Bawaslu Sumba Timur sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusi dan Organisasi mengatakan bahwa pihak Bawaslu Sumba Timur  telah memanggil dan meminta keterangan/klarifikasi kepada kedua oknum Camat yang diduga membagikan kalender kepada warga masayarakat, Kepala Desa dan Bendahara Desa itu.

“Kami telah memanggil dan memintai keterangan/klarifikasi kepada kedua Camat tersebut, saat ini berkas hasil klarifikasi lagi di kaji oleh pak Denny Harakai, MT.H selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumba Timur. Jika hasil klarifikasi ataupun kajian tersebut kedua Camat terbukti kuat berdasarkan argument dan dokumen alat bukti telah melakukan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu punya kewenangan untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan rekomendasi untuk diteruskan ke KASN” ucapnya saat ditemuai diruangan kerjanya, kamis, 4/6/2020.

Lanjut Anwar, selain Camat, pihak Bawaslu Sumba Timur juga telah meminta keterangan/klarifikasi kepada warga masyarakat, Kepala Desa dan bendahara Desa yang diduga menerima kalender dari Camat tersebut, ucapnya.

Menurut Anwar, “soal netralitas ASN adalah suatu sikap mental ASN yang terus melekat dalam diri ASN tanpa mengenal apakah ada pemilu/pemilihan atau tidak”.

Lanjut Anwar, Untuk mewujudkan Pilkada yang aman, kondusif dan bermartabat, Bawaslu Sumba Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut aktif bersama-sama melakukan pengawasan. Esensi Pilkada langsung adalah menjunjung kedaulatan rakyat. Maka keterlibatan masyarakat menjadi keharusan, tidak hanya saat mencoblos di TPS, tapi juga jauh-jauh hari bisa ikut mengawasi dan mengawal jalannya Pilkada tahun 2020 ini. Jika ada dugaan pelanggaran atau ketidakberesan segera saja melapor ke jajaran Bawaslu. Bawaslu selalu siap menerima laporan dugaan pelanggaran Pilkada, tandasnya. (Umbu Andu)

 

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU