Diduga Terlibat Politik Praktis 3 ASN Kabupaten Sumba Timur Sedang diproses oleh Bawaslu Sumba Timur

Posted by: Bawaslu | 29/05/2020 | Kategori: Berita | 2072 kali dibaca | Rating: 239

Denny Harakai, M.TH Anggota Bawaslu kabupaten Sumba Timur (foto Humas Bawaslu sumba Timur/Umbu Andu, jumat 29 Mei 2020)

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Bawaslu Sumba Timur melakukan klarifikasi pada tiga orang ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas (diduga ikut membagi kalender salah satu kandidat bakal calon kepala daerah kabupaten sumba Timur tahun 2020) Klarifikasi dilakukan guna memperjelas tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Denny Harakai, M.TH selaku Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mangatakan, “Bawaslu kabupaten Sumba Timur lagi proses 3 ASN yang di duga melakukan pelanggaran Netralitas , mereka di duga ikut membagi kalender salah satu pasangan bakal caolon kepala daerah Kabupaten Sumba Timur, jika hasil klarifikasi ataupun kajian tersebut ASN terbukti kuat berdasarkan argument dan dokumen alat bukti telah melakukan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu punya kewenangan untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan rekomendasi untuk diteruskan ke KASN” Ujar Denny.

Bahkan sebelunya pihak Bawaslu Kabupaten Sumba Timur telah mengirimkan himbauan tentang netralitas ASN kepada Bupati Sumba Timur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)  untuk menghimbau kepada seluruh ASN diwilayah Kabupaten Sumba Tumur agar tetap netral dan tidak melibatkan diri dalam urusan politik praktis. Bawaslu mengingatkan atas larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Denny, terkait dengan penundaan Pilkada tahun 2020, yang di tunda adalah tahapannya, sedangkan Pilkadanya terus berjalan. Sehingga dengan demikian Bawaslu tetap melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Bila ada ASN yang terlibat membagi-bagikan materi sosialisasi salah satu kandidat bakal calon maka dapat diartikan bahwa ASN tersebut telah menunjukan keberpihakannya kepada salah satu kandidat bakal calon. Sedangkan konsep netral dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa seorang Pegawai ASN harus bersikapa impartial, dalam arti bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan dan tidak berpihak pada siapapun. Ucap Denny” (umbu Andu)

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU