New Normal Bawaslu Sumba Timur Genjot Pengawasan Pilkada Tahun 2020

Posted by: Bawaslu | 16/06/2020 | Kategori: Berita | 257 kali dibaca | Rating: 23

Hina Mehang Patalu, SE (Anggota Bawaslu Sumba Timur) / Foto: Humas Bawaslu Sumba Timur – Yohanis Landi

 

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur – Setelah berlakunya kebijakan new normal dan dilakukannya pengaktifan jajaran Panwas Adhoc maka secara efektif seluruh tugas dan fungsi jajaran Pengawas Pemilu akan berjalan dan menjadi titik pijak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur untuk menggenjot Pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Sumba Timur tahun 2020.

Demikian hal itu disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur Hina Mehang Patalu, SE yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/6/2020).

“Kebijakan New Normal dan pengaktifan jajaran Panwas Adhoc di Sumba Timur menjadi Pijakan untuk secara efektif dilakukan pengawasan malahan akan semakin digenjot pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan itu”, jelasnya.

Wabah Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang berimbas pada penundaan 4 tahapan Pilkada dan kemudian setelah berlakunya kebijakan New Normal serta ditetapkan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 nanti maka seluruh tahapan pemilihan yang tertunda akan dilanjutkan kembali.

“tahapan pilkada sempat tertunda karena pandemic Covid-19, namun dengan berlakunya kebijakan new Normal dan ditetapkan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 maka seluruh tahapan pilkada akan dilanjutkan sejak tanggal 15 Juni 2020” ujarnya

Menurutnya pelaksanaan tahapan Pilkada nanti merujuk PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 maka jajaran panwas harus mempersiapkan rencana pengawasan dan kemudian melakukan kerja-kerja pengawasan. Selain itu jajaran Bawaslu maupun Panwas adhoc harus mempelajari PKPU Nomor 5 Tahun 2020  dan mempersiapkan Alat Kerja Form A Pengawasan.

“dilanjutkan tahapan pilkada ini nantinya merujuk PKPU 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020”, jelasnya.

Lebih lanjut menurut Kordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masayarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumba Timur ini dengan dilanjutkan seluruh tahapan pilkada tahun 2020 dan juga telah diaktifkan kembali jajaran panwascam tingkat kecamatan dan Panwas Desa/kelurahan (PKD) di 3 Kecamatan serta juga akan dilantik PKD di 19 Kecamatan lain yang belum sempat dilantik maka diaharapkan agar segera dibuatkan rencana Pengawasan dan kemudian efektif lakukan pengawasan seluruh tahapan Pilkada yang sempat tertunda.

“jadi setelah tahapan pilkada tahun 2020 sudah dilanjutkan dan kita sudah aktifkan panwas adhoc dan melantik PKD yang tersisa maka harap seluruh jajaran Pengawas Pemilu baik di Bawaslu maupun jajaran Panwas Adhoc harus memiliki rencana pengawasan misalkan wajib mempelajari PKPU Nomor 5 Tahun 2020 khususnya seluruh jadwal tahapan dan persiapkan form A Pengawan”, tegasnya.

Setelah diaktifkan Panwas adhoc, diperintahkan untuk dilakukan pengawasan terhadap pengaktifan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Panwas Kecamatan sudah diaktifkan, jadi mereka secara efektif mulai lakukan pengawan sejak ditetapkan SK Pengaktifan dan dalam waktu dekat Bawaslu dan jajaran Panwascam harus lakukan pengawasn terhadap proses Pengatifan PPK dan Pelantikan PPS”, jelasnya.

Untuk di ketahui bahwa efek pandemic covid-19 sempat membuat 4 tahapan Pilkada tahun 2020 dilakukan penundaan dan dimana juga berimbas kepada di nonaktifkan Panwascam dan PKD di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kambera, Kecamatan Kota Waingapu dan Kecamatan Kahaungu Eti yang sudah sempat dilantik dan menunda pelantikan PKD di 19 Kecamatan lain di wilayah kabupaten Sumba Tim

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU