Pilkada di Tengah Pandemi Covid 19 Bawaslu Sumba Timur Bentuk Pokja Pencegahan Covid 19 dalam Pilkada

Posted by: Bawaslu | 06/10/2020 | Kategori: Berita | 173 kali dibaca | Rating: 24

 

Waingapu, Bawaslu Sumba Timur- Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sumba Timur tahun 2020 bertempat di aula Setda Kabupaten Sumba Timur, Selasa (6/10/2020).

Rapat koordinasi kelompok kerja (Pokja) ini di buka langsung oleh Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bapak Yakobus Yiwa, SH dan dihadiri dari unsur Bawaslu, KPUD, Tim Gugus Covid-19, TNI/POLRI  dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP.

Pembentukan pokja pencegahan covid ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0561 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pencegahan Covid-19 pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020.

Selain Surat Bawaslu, dasar hukum lain pembentukan pokja pencegahan covid-19 ini antara lain, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2020, Undang – Undang seperti Undang – Undang Karantina kesehatan, Undang – Undang wabah penyakit menular, serta menggunakan acuan peratuan lainnya seperti Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 29 tahun 2020.

Dalam Pokja pencegahan Covid-19 di Pilkada serentak 2020 ini, masuk di dalamnya Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sumba Timur, Bawaslu Sumba Timur, KPUD Sumba Timur, TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol-PP.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Anwar Engga, SE mengatakan, maksud dan tujuan dari pembentukan Pokja ini adalah untuk menyamakan persepsi setiap unsur pokja dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran bagi peserta kampanye termasuk di dalamnya pasangan calon apabila mereka melanggar protokol kesehatan covid-19.

"Dibentuknya Pokja ini, supaya protokol kesehatan dilaksanakan dan dilakukan wajib oleh pasangan calon yang melaksanakan tahapan kampanye dan juga masyarakat yang hadir saat kampanye berlangsung. Ada sanksinya terkait dengan pelanggaran tersebut," ungkap Anwar seusai kegiatan.

Adapun fungsi Pokja ini, jelas Anwar, dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada Sumba Timur ini misalnya dalam tahapan kampanye ada pasangan calon melanggar protokol kesehatan covid-19 akan diberikan peringatan secara tertulis termasuk sanksi administrasi sesuai PKPU No.13/2020.

Di tambah oleh Anwar bahwa rapat koordinasi ini membahas bagaimana pengawasan kegiatan tahapan pilkada di lapangan, kotrdinasinya seperti apa? “ hari ini kita menyepakati bagaimana pengawasan di lapangan , bagaimana koordinasi nya, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan kira-kira pengawas koordinasi dengan siapa?” tambahnya (umbu Andu)

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU