Politik Hukum Pilkada

Posted by: Bawaslu | 06/03/2020 | Kategori: Informasi | 534 kali dibaca | Rating: 146

Konstitusi Republik Indonesia telah menggariskan bahwa untuk anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, sementara kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan Pilkada harus dilaksanakan secara langsung, melainkan hanya disebutkan “dipilih secara demokratis”. Artinya, untuk cara pemilihan kepala daerah diserahkan kepada kebijakan pemerintah sepanjang dilakukan secara demokratis. Pengertian “dipilih secara demokratis” maknanya bersifat elastis sehingga dalam pengaturan selanjutnya bisa dipilih secara langsung atau tetap dipilih oleh DPRD. Dalam praktiknya, sebelum hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun sejak diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah tersebut, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Artinya, “dipilih secara demokratis” ini oleh pembentuk undang-undang menentukan bukan dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih langsung oleh rakyat.

Pergeseran model pemilihan kepala daerah dari pemilihan oleh DPRD menuju pemilihan langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari makna demokrasi dimana rakyat memiliki peranan yang signifikan dan menentukan bagi jalannya proses pengambilan setiap kebijakan oleh pemerintahan. Partisipasi politik rakyat menjadi bagian yang penting dalam memaknai bekerjanya sistem demokrasi. Dengan kata lain, partisipasi politik rakyat yang diwujudkan dalam pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan indikator bagi keberhasilan pembangunan. Partisipasi politik rakyat dibutuhkan dalam menentukan masa depan bangsa.

Meskipun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, namun Pilkada sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidaklah dikategorikan sebagai Pemilu. Artinya, Pilkada bukan rezim pemilu, melainkan rezim pemerintahan. Namun undang-undang ini kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 072-073/PUU-II/2004, dimana Pilkada merupakan rezim pemilu, sehingga secara istilah tidak lagi disebut Pilkada melainkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Peralihan rezim Pilkada menuju rezim Pemilukada ini dikukuhkan melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peneguhan pemilihan kepala daerah sebagai rezim pemilu tidak bertahan lama karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013 mengkoreksi putusannya sendiri dengan menegaskan bahwa Pilkada bukan rezim pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Terakhir diubah dengan UU No. 10 tahun 2016.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebelumnya telah didahului dengan adanya UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam undang-undang ini, Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD. Kehadiran undang-undang ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan civil society di seluruh Indonesia. Karena adanya penolakan civil society tersebut, Presiden SBY kemudian menerbitkan Perppu yang disetujui oleh DPR menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya, UU No. 1 Tahun 2015 ini oleh DPR bersama Pemerintah diubah dengan diselaraskan pada putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi UU No. 8 Tahun 2015.

 

Disadur oleh :Divisi HP3S Kabupaten Sumba Timur

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU