Problematika dan Tantangan Pengawasan Pemilu serta Pemilihan Tahun 2024

Posted by: Bawaslu | 13/07/2021 | Kategori: Berita | 53 kali dibaca | Rating: 16

Rapat Penguatan kapasitas internal Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan tema ‘Problematika dan Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024’, di ruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Senin (12/07/2021) – Foto: Humas Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

 

Waingapu, Bawaslu Kabupaten Sumba Timur – Menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2024, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mengkapitalisasi kualitas Sumber Daya manusia melalui konsistensi dan kontinuitas penguatan kapasitas internal terkhususnya pada jajaran saff Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Demikian esensi tujuan dan hasil rapat internal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur dengan materi ‘Problematika dan Tantangan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024’, yang bertempat di ruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Senin (12/07/2021).

Pemateri dalam kegiatan ini Denny Harakai yang adalah anggota dan juga di damping oleh Anwar Engga selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur.

Rapat penguatan Kapasitas ini diikuti Pimpinan (komisioner), pimpinan dan seluruh staf Sekretariat yang mana dimoderasi oleh Kornelis Rihi Landumata selaku Koordinator Sekretariat (Koorsek) Bawaslu kabupaten Sumba Timur.

Substansi materi dan dinamika diskusi yang berkembang dalam rapat internal ini menjelaskan suatu kondisi berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19 adalah suatu pengalaman berharga yang dapat dijadikan rujukan sebagai pembelajaran bersama.

Pada Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu sempat di tunda pelaksanaannya namun kemudian dilanjutkan karena belum ada jaminan apakah Pandemi Covid-19 dapat berhenti, ternyata hingga hari-H pelaksaaan Pilkada ternyata Pandemi tersebut belum berhenti.

Pengalaman proses dan nilai dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 juga menjadi bahan pertimbangan apakah pada Pandemi Covid-19 dapat selesai sebelum Pemilu dan Pemeilihan (Pilkada) serentak tahun 2024

Tantangan dan problematika bibalik kondisi ketidak-pastian perkembangan pandemic Covid-19 ini dan apalagi keputusan akan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 tetap dilaksanakan maka tanggungjawab Bawaslu adalah menjalankan amanah untuk memastikan terselenggaraknya Pemilu dan dan pilkada serentak agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dalam pembukaan kegiatan, menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Anwar Engga mengatakan bahwa tanggungjawab Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan terselenggaranya pelaksanakan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di tenggah tantangan kecenderungan meningkatnya pandemic Covid-19 dengan tetap mengedepankan nilai dan praxis agar wajib berjalan Luber dan Jurdil serta kepatuhan pelaksanaannya mengikuti protokol pencegahan covid-19 di bidang kepemiluan sebagaimana amanat Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

“Tantangan kita Bawaslu sebagai pengawas dimasa kecenderungan meningkatnya pandemi covid-19 dan juga pelaksanaan Pemilu serta pemilihan seretak tahun 2024  yang tetap berjalan, dimana mewajibkan agar kita menjalankan amanah untuk memastikan terselenggaranya pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan kewajiban mengedepankan kepatuhan terhadap protokol pencegahan covid-19 di bidang kepemiluan tertap berjalan sesuai  Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku”, jelas Anwar..

Lebih lanjut Anwar mengatakan, dalam hal pengawasan, tentu kita tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawas Pemilu dan Pemilihan mendatang demi memastikan terlindungnya hak politik warga masyarakat, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya, mendorong terwujudnya Pemilu dan Pemilihan  sebagai instrumen penentuan Pemimpin yang sesuai dengan aspirasi terbesar rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Denny Harakai menyampaikan gambaran umum Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bahwa, penyelenggaraan Pileg dan Pilpres direncanakan pada 28 Februari 2024, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024 dengan mendasarkan pada 2 ketentuan Undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 beserta perubahannya dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Pemilu dan Pemilihan tetap dilaksanakan tahun 2024, Pemilu itu rencananya tanggal 28 Februari 2024 dan pemilihan pada tanggal 27 November 2024”, ungkap Denny.

Menurut Kordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini mengatakan, Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang akan  dihadapi nantinya tentu tidak lepas dari berbagai problematika dan tantangan, sehingga diperlukan strategi seperti perlu membuat sejumlah road map untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan yang akan terjadi. Tujuannya jelas, agar Pemilu dan Pemilihan  2024 tidak disebut sebagai Pemilu dan Pemilihan yang paling buruk dan tetap menjaga integritas.dan kualitas.

“Perlu ada strategi minimal road map yang harus dibuat oleh penyelenggara, hal ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan agar minimalkan resiko dan tidak jadi buruk pada tahun 2021”,kata Denny.

Menurutnya, ada beberapa poin problematika dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan  2024 adalah Pertama; Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan metode pemungutan suara berupa 1 surat suara untuk 1 jenis pemilihan, sehingga timbul permasalahan dalam pengadaan dan distribusi logistik, kerumitan yang dialami oleh pemilih, beban kerja penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan suara dll; Kedua; Pemilihan dilaksanakan dalam kondisi pandemi, sehingga mengubah beberapa pola penyelenggaraan pemilihan (seperti tata cara pendaftaran paslon, metode kampanye, dll). Ketiga; Adanya perbedaan pengaturan kelembagaan penyelenggara pada UU 7/2017 yang mengatur tentang penyelengara pemilu dengan UU 1/2015 yang mengatur teknis penyelenggaraan Pemilihan (kasus pengawas tingkat kabupaten/kota), Keempat; Adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang akan berjalan bersamaan antara Pemilu dan Pemilihan, ini akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah, Kelima; Singkatnya batas waktu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

“Problematika dan tantangan yang berpotensi muncul dalam Pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu seperti Surat Suara yang bermacam-macam, pelaksanaanya dimasa Pandemi Covid-19, distorsi rujukan regulasasi, irisan tahapan yang ketat dan singkatnya masa waktu”, bebernya.

Menutup materinya, ditegaskan bahwa dengan melihat tantangan dan problematika berdasarkan situasi dan beban kerja yang besar maka Bawaslu sebagai penyelenggara dalam bidang pencegahan dan pengawasan tentu dituntut untuk bekerja maksimal dan profesional sehingga apa yang dilakukan apalagi di tengah pandemi covid-19 dimana proses dan hasil pengawasan tetap berkualitas dan tidak terciptanya preseden buruk dimata publik

Untuk diketahui, tantangan dan Problematika irisan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 meliputi Pemilihan Legislatif yaitu Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan

Pada tingkatan Pemilihan Kepala Daerah serentak  yaitu untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (Umbu Andu)

Apakah pendapat Anda tentang artikel ini?

Share:


KATEGORI


POST POPULER

Politik Hukum Pilkada

by: Bawaslu | 06 March 2020

POST TERBARU